POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Posted by : XI IPS 1 Friday, December 13, 2013

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rakyat diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau wilayah, sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin. Perbedaan diantara keduanya terletak pada yang dipimpin dan yang memimpin. Artinya dimana ada rakyat, pasti ada Pemimpin, yang akan mengelola jalannya roda pemerintahan untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin yaitu sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh sang rakyat, dan ini merupakan sebuah beban berat yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, beban tersebut harus dipikul bersama antara sang pemimpin dengan jajaran kabinet yang telah dipilihnya dan bekerja dengan penuhkeikhlasan serta tanggung jawab, dengan dukungan doa dari sang rakyat.Sejenak mari kita lihat apa yang terjadi dengan para pemimpin yang ada di negeri ini. Sebagai sebuah negara yang memiliki beragam suku dan bahasa, tentu akan beragam pula karakter pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan diwilayahnya. Lihat saja perbedaan karakter antara Jokowi dan Ahok, yang sekarang ini dipercaya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh rakyat Jakarta, dengan setumpuk permasalah yang terjadi, mulai dari macet yang belum berakhir hingga banjir yang terus menghantui. Karakter kedua tokoh yang satu berasal dari Pulau Jawa dan yang satu dari Pulau Sumatera telah menyedot ribuan pasang mata yang melihat aksi keduanya melalui vidio yang mereka uplode di youtube. Ketegasan seorang Ahok dalam membenahi birokarsi yang amburadul di Jakarta, dipadukan dengan aksi Jokowi yang sering melakukan kunjungan langsung menemui rakyat kecil di pelosok Jakarta, tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu dari para bawahannya. Hal ini telah menjadikan Jokowi sebagai sosok gubernur yang rendah hati dan dekat dengan rakyat kecil. Kisah kedua tokoh tersebut, banyak mengambil simpati rakyat, tetapi banyak juga menuai kritikan dari para birokrat, yang selama ini apa-apa dengan uang dan uang. Rakyat sudah bosan dengan janji, sudah saatnya daerah mereka memiliki pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyatnya. Bukan hanya gasar gusur tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Kehadiran sang pemimpin yang merakyat tentu sangat di harapkan oleh semua kalangan masyarakat. Karena seorang pemimpin yang amanah dan mau mengerti kondisi rakyatnya, akan bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab, tanpa memperdulikan tekanan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Pada akhir Tahun 2012 yang lalu, beragam media cetak dan elektronik tiada henti memberitakan kasus Bupati Garut. Kasus yang bermula dari pernikahan siri Sang Bupati dengan seorang gadis dibawah umur, telah mengundang kontroversi yang berkepanjang. Masyarakat Garut marah, banyak yang menuntut mundur Sang Bupati, tetapi sang pemimpin tersebut tetap pada pendiriannya. Tidak ingin mengundurkan diri dari jabatan yang telah di amanahkan sang rakyat. Kasus yang menimpa Bupati Garut tersebut, tidak hanya menjadi pembahasan masyarakat Garut saja. Sekelompok ibu-ibu di Kota Palembang juga melakukan demo menuntut Sang Bupati dihukum, walaupun beda daerah kepemimpinan, tetapi demi harkat dan martabat kaum hawa, Ibu-ibu tersebut rela berpanas-panasan melakukan demo. Presiden SBY juga memberi tanggapan mengenai kasus Sang Bupati tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga telah menyatakan bahwa kasus Bupati Aceng telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Persoalan yang dialami oleh Bupati Garut tersebut, merupakan citra buruk sosok pemimpin yang telah melupakan sumpah jabatan ketika dia dilantik untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang seharusnya memberi kemajuan bagi perkembangan daerah yang dia pimpin, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Citra Kabupaten Garut yang terkenal dengan dodol dan dombanya, malah telah menjadi tujuan wisata baru bukan karena dodol dan dombanya melainkan karena kasus yang menimpa Aceng Sang Bupati Garut.